RTRW Banten Terbaru Siap Diperdakan

RTRW Banten Terbaru Siap Diperdakan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penataan ruang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pembangunan daerah, salah satunya melalui evaluasi terhadap Raperda Revisi RTRW.

Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk menilai agar Perda yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri No. 13 Tahun 2016 bahwa evaluasi dilaksanakan apabila dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan telah dinyatakan lengkap baik aspek administrasi, aspek legalitas maupun aspek kebijakan. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sudah memenuhi persyaratan sehingga dilakukan pertemuan evaluasi Raperda RTRW oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, (10/8/2017) di Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Lebih lanjut, pada sambutan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, yang diwakili oleh Direktur SUPD I, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, mengungkapkan bahwa dari 14 (empat belas) provinsi yang memasuki masa peninjauan kembali pada tahun 2017, provinsi Banten merupakan provinsi pertama yang melakukan evaluasi Raperda Revisi RTRW.

Beberapa pertimbangan provinsi Banten bergegas melakukan evaluasi Raperda Revisi RTRW dikarenakan hal-hal sebagai berikut: (1) telah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, (2) telah mendapat SK penunjukan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (3) telah mendapat Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi Banten tanggal 28 Juli 2017, dan (4) telah dilakukan konsultasi publik dan kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi yang berbatasan dan dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

“Berkaitan dengan substansi, dalam Raperda Revisi RTRW ini belum merujuk pada prioritisasi program dan adanya kejelasan sumber pendanaan pada masing-masing program. Selain itu, berkaitan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh juga perlu ada pencermatan lebih lanjut dalam forum ini agar saling mengisi dan memperbaiki untuk meminimalisir kesalahan yang ada,”  ujar Drs. Nyoto Suwignyo, MM., selaku Direktur SUPD I, Kementerian Dalam Negeri.

 Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy., S.Sos., MAP, bahwa pertemuan ini menjadi pertemuan penting untuk saling berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan penyempurnaan terhadap muatan Reperda Revisi RTRW Provinsi Banten.

Di samping itu, beliau juga menyinggung tentang Revisi  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Banten yang sudah berjalan sekitar 80 % dan sedang melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu, program-program yang tertuang dalam Revisi RTRW akan didorong agar diakomodasi dalam Raperda Revisi RTRW provinsi Banten.

Sementara itu, berkaitan dengan perizinan pembangunan, provinsi Banten akan berupaya keras agar sesuai dengan kebijakan dan program prioritas nasional dan dilakukan secara tegas sesuai dengan Raperda Revisi RTRW yang nantinya akan diperdakan.

Pertemuan ini juga, menghasilkan beberapa simpulan rapat yang menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Banten agar segera malakukan perbaikan sesuai kesepakatan dalam berita acara. Beberapa hasil rapat tersebut antara lain: (1) perlu klarifikasi berkaitan dengan kebijakan program prioritas nasional yang agar tertuang dalam Raperda RTRW; (2) perlu adanya prioritis pelaksanaan program dan kejelasan sumber pendanaan pada masing-masing program; (3) perlu ada konsistensi muatan/substansi dengan Buku Rencana dan Album Peta; serta (4) perbaikan teknis baik legal drafting maupun kesalahan dalam penamaan (nomenklatur).

Selanjutnya, melalui forum tersebut diharapkan dapat memberi daya ungkit bagi provinsi Banten untuk melakukan penyelarasan antara dokumen RPJMD dan RTRW. Beberapa muatan yang diselaraskan di antaranya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah dengan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang tertuang dalam Raperda revisi RTRW. Ditjen Bina Pembangunan Daerah secepatnya memproses SK sesuai dengan hasil kesepakatan saat forum sebagai persyaratan untuk mendapatkan nomor register perda dan siap untuk diperdakan.

Sumber: Subdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Direktorat SUPD 1 

Leave a Comment

Your email address will not be published.